Penyerahan Integrasi 34 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian Untuk Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur

Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar program redistribusi tanah tidak berhenti pada penyerahan sertifikat saja, melainkan juga dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat memimpin penyerahan program pemberdayaan untuk Reforma Agraria untuk warga penerima manfaat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, di tiga desa di tiga kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Balai Kota Among Tani Batu (21/9/22).

 

Komitmen tersebut, sambung Moeldoko, telah diwujudkan dengan penyerahan 21 program pemberdayaan kepada masyarakat desa Sumberklampok, Buleleng, Bali, pada 21 Juni lalu. "Setelah keberhasilan kolaborasi bersama melalui penyerahan 21 program pemberdayaan di desa Sumberklampok, berikutnya coba kita replikasikan di Jawa Timur pada skala Kabupaten. Hal ini wujud komitmen Presiden dalam penguatan ekonomi rakyat melalui pelaksanaan program reforma agraria," ujar Moeldoko. 

 

Tindak Lanjuti Reforma Agraria, program pemberdayaan tersebut, hasil integrasi lintas kementerian, yakni, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Proses integrasi terjadi, berkat pengawalan intensif bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, dan Kemenko Perekonomian." 

 

Ia menyebut ada 34 program pemberdayaan yang diserahkan kepada 692 kepala keluarga penerima manfaat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Mereka, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dari desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, desa Kadungrejo, Kabupaten Nganjuk, dan desa Tulungrejo, kota Batu. Moeldoko menambahkan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria pada tiga desa tersebut, bukan hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan selama puluhan tahun oleh berbagai pihak. Terlebih, dua diantaranya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan. "Setelah perjalanan panjang pada setiap lokasi, saya senang hari ini kita bisa melaksanakan tahapan terakhir dalam reforma agraria melalui penyerahan program pemberdayaan kepada bapak-Ibu semua," ujarnya. 

 

Pada kesempatan itu, Moeldoko berpesan, agar masyarakat penerima manfaat benar-benar memaksimalkan semua program pemberdayaan yang telah diberikan pemerintah, sehingga ke depan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa penerima manfaat Reforma Agrari lain di seluruh Indonesia. "Saya optimistis, upaya redistribusi dan pemberdayaan ini, memiliki multiplier effect (efek berganda), dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas hidup bapak-ibu semua," tutur Moeldoko. 

 

Ia juga mengapresiasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah mewujudkan janji dan program prioritas Presiden dalam nawacita, yakni  kebangkitan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tanah yang produktif bagi masyarakat. "Saya titip pada pemerintah daerah untuk mengawal program ini. Semoga ke depan ini terus direplikasikan," ujarnya. 

 

Sebagai dukungan dan komitmen atas kolaborasi dalam menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait penyaluran program-program pemberdayaan dari lintas kementerian kepada masyarakat penerima sertifikat Reforma Agraria, Kepala BPSDM-PMDDTT mendampingi Menteri Desa PDTT bersama Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Batu, Bupati Nganjuk, dan Bupati Malang untuk menyerahkan 34 integrasi program lintas 6 kementerian di Provinsi Jawa Timur.

 

Peran Kementerian Desa PDTT dalam acara tersebut 1) memberikan bantuan mockup permodalan 1 unit Bumdes Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, 2) Bantuan Permodalan 1 unit Bumdes untuk Bumdes Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk, 3) Bantuan permodalan 1 unit Bumdes untuk Bumdes Desa Tambakrejo, Sumbermanjingwetan, Malang, 4) Pelatihan Bumdes Angkatan IV untuk 30 orang di Kabupaten Nganjuk.