Workshop Penyusunan Modul dan Review Peningkatan Kapasitas TPP & P3PD

Jakarta, Desawarnana – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., membuka workshop penyusunan modul dan review peningkatan kapasitas TPP dan P3PD di Hotel Ciputra, Jakarta Barat (17/5/2022). Agenda ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi selama 17-21 Mei 2022 dengan tema materi pokok modul berdasarkan Key Performance Indicators P3PD.

 

Key Performance Indicators P3PD terdiri dari: 1) Pembangunan Partisipatif dan Pemetaan Sosial, 2) Perencanaan Inklusif Pembangunan  Desa, dan 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peningkatan Akuntabilitas Siklus Pemerintahan Desa. Selain mengacu pada indikator tersebut, workshop akan dilengkapi dengan materi-materi yang berkaitan dengan citra diri TPP, SDGs Desa, Manajemen Data dan Informasi, Daily Report TPP, serta dokumentasi dan publikasi.

 

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. H. Yusra, M.Pd, dalam sambutannya melaporkan bahwa workshop ini sebagai tahapan awal dari keseluruhan kegiatan peningkatan kapasitas Tenaga pendamping Profesional (TPP), sehingga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

 

“Workshop ini diikuti oleh 58 orang yang berasal dari internal Kementerian Desa PDTT khususnya ASN BPSDM, Perwakilan Bank Dunia, Tenaga Ahli Pengembangan Modul, P3PD, TPP Pusat, serta pegiat desa yang berperan aktif membantu peningkatan kapasitas TPP di seluruh Indonesia.” Lapor Dr. H. Yusra, M.Pd

 

Kepala BPSDM, Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd., dalam sambutannya menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas TPP sangat tergantung pada input yang diberikan. Modul yang akan dibahas dan insya Allah akan difinalkan pada kegiatan ini merupakan salah satu basic input yang akan mempengaruhi peningkatan kapasitas TPP. 

 

“Penilaian dan evaluasi peningkatan kapasitas TPP adalah hal penting yang wajib dilakukan. Perlu dirumuskan secara baik, format dan skema penilaian yang mampu memetakan secara obyektif kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan peningkatan kapasitas TPP yang telah dilakukan, sebagai dasar untuk merencanakan peningkatan kapasitas berikutnya.” Tegas Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.